Deretan Pembangunan Infrastruktur Selama 10 tahun Jokowi Jadi Presiden

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian penyelenggaraan infrastruktur yang rampung dikerjakan selama 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden.
Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menjabarkan, pada sektor konektivitas telah lama diciptakan 2.700 km jalan tol dan juga 6.000 km perkembangan jalan nasional selama 10 tahun terakhir di area seluruh Indonesia.
Selain itu juga dijalankan penanganan preservasi jalan tempat berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Capaian IJD pada tahun 2023 sepanjang 3.195 km jalan wilayah dibangun dan juga didukung dengan jembatan sepanjang 3 km.
Kemudian di area sektor Perumahan, melalui Proyek Sejuta Rumah (PSR) yang tersebut digagas Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2024 berjalan sudah pernah dibangun sebanyak 8,2 jt unit rumah.
“Pembangunan infrastruktur yang mana dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di 10 tahun terakhir telah dilakukan banyak yang digunakan selesai serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Zainal Fatah di keterangan resmi, Akhir Pekan (18/8/2024).
Selanjutnya di area sektor Narasumber Daya Air (SDA) pada selama 10 tahun telah dilakukan diciptakan sebanyak 43 Bendungan dari target 61 bendungan yang digunakan dipasang oleh Presiden Jokowi. Pembangunan bendungan juga dihadiri oleh oleh penyelenggaraan jaringan irigasi baru seluas 1,1 jt hektar serta rehabilitasi 4,3 jt hektar.
“Sehingga meningkatkan luas cakupan sawah yang digunakan air irigasinya berasal dari bendungan (meningkat dari semula 11% di tempat tahun 2014 menjadi 19% dalam tahun 2024) serta meningkatkan Ukuran Pertanaman (IP) dari 1,5 pada tahun 2014 menjadi 2,5 pada tahun 2024,” tambah Sekjen Zainal Fatah.
Lebih lanjut, selama 10 tahun terakhir juga dilaksanakan perkembangan infrastruktur air minum di menyokong akses air minum layak bagi publik sebesar 92% hingga 2023 melalui pengerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Untuk akses sanitasi layak, ketika ini mencapai sebesar 82% melalui pengerjaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T),” sambungnya.
Sekjen Zainal Fatah menyampaikan, pada tahun 2025 Kementerian PUPR juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Oleh oleh sebab itu itu, tugas juga tanggung jawab Kementerian PUPR disebut ke depan sangat berat. Ditengah ekspektasi publik terhadap pelayanan infrastruktur juga semakin tinggi.





