JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeru) melaporkan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara (APBN) pada akhir Juli 2024 mengalami defisit sebesar Rp93,4 triliun atau 0,41% terhadap Layanan Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN 2024 defisit ini akibat ada pembaharuan pada sisipendapatan negara dari pajak, bea cukai, PNBP juga hibah.
“Ini masih kecil dibandingkan total yang digunakan defisit tahun ini. Seperti di area di APBN, yaitu 2,2 persen. Namun dari sisi keseimbangan primer kita masih positif Rp179,3 triliun,” kata Sri Mulyani pada Kongres Pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, Selasa (13/8/2024).
Lebih lanjut, belanja negara mencapai sebesar Rp1.638,8 triliun atau 49,3% dari pagu anggaran. Belanja yang disebutkan meningkat 12,2 persen (yoy) dari periode yang tersebut sejenis tahun lalu.
“Ini artinya kita telah membelanjakan 49,3 persen dari pagu. Kalau kita lihat perkembangan dari belanja kita cukup tinggi dan juga ini konsisten,” ujar Sri Mulyani.
Adapun pendapatan negara dari pajak, bea cukai, PNBP dan juga hibah sebesar Rp1.545,5 triliun atau 4,3 persen (yoy) atau telah 55,1 persen dari target tahun 2024.
Sri Mulyani menyatakan kinerja perkembangan yang dimaksud dipengaruhi oleh pembaharuan penerimaan cukai serta bea keluar. Terkait perekonomian di dalam pada negeri terhadap pergerakan APBN masih akan dibayangi kondisi global, yakni risiko resesi AS.
“Pasti mengambil bagian gejolak yang dimaksud terjadi dengan terbitnya data di tempat Negeri Paman Sam yang mana kemudian memperkirakan akan terjadi resesi,” ujar dia.
