JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berdasarkan sebuah studi, inovasi iklim dapat menyebabkan penurunan Sistem Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen pada 2025 mendatang. Menurutnya, nomor itu amatlah besar apabila mengamati kondisi yang tersebut penuh dengan ketidakpastian seperti ini.
“Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita berjuang meningkatkan Ekonomi Nasional sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 juga 2025 ini, dibutuhkan usaha yang mana sangat besar, teristimewa dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim),” jelasnya di International Sustainability Wadah (ISF) 2024 di area Jakarta, hari terakhir pekan (6/92024).
Menkeu menuturkan, kehilangan 10 persen Pendapatan Domestik Bruto itu akan memberikan konsekuensi yang mana bukan hanya saja mempengaruhi ekonomi. Namun juga di upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang menyebabkan meningkatnya jumlah kali bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang telah lama dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia juga memakan biaya yang dimaksud sangat besar.
Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Komunitas penduduk miskin cenderung menjadi pihak yang tersebut paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial kemudian meningkatkan ketegangan politik.
“Jadi, kita memahami bahwa inovasi iklim perlu segera ditangani. ASEAN, di hal ini, sebagai suatu kawasan yang dimaksud memiliki perkembangan ekonomi sekaligus ketahanan, tetapi tak terlepas dari ancaman pembaharuan iklim lalu geopolitik,” terang Menkeu.
Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), Pendapatan Domestik Bruto ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat inovasi iklim.
Meskipun belaka menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN masih perlu melanjutkan proses perkembangan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.
Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan pembaharuan iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Planet (World Meteorological Organization/WMO) telah dilakukan menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang dimaksud pernah tercatat.
“Upaya dekarbonisasi di area ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi penanaman modal umum serta swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang pembaharuan iklim dengan semua stakeholder,” pungkas Menkeu.
